Cek Bantuan BST (Bantuan Sosial Tunai) dari DTKS Kemensos

Cek Bantuan bantuan BST ( Bantuan Sosial Tunai ) yang mulai disalurkan pada awal November hingga Desember 2020. Besaran bansos tunai atau BST yang disalurkan sebesar Rp 300.000 dan diberikan kepada masyarakat yang terdampak.. Pencairan bantuan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Bansos Tunai ini diberikan kepada 9 juta keluarga yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan sosial ini dapat disalurkan bagi mereka terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun tidak memiliki data di DTKS. Untuk peserta yang tidak terdaftar di DTKS berhak mendapatkan bantuan dengan ketentuan khusus agar bisa bersama dalam Cek Bantuan BST-DTKS Kemensos

Apa itu DTKS Kemensos?

DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.

Berikut syarat untuk mendaftar program Cek Bantuan BST Rp200-600 ribu yang telah dikeluarkan resmi oleh Kemensos, diantaranya sebagai berikut:

• Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa.

• Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi Covid-19.

• Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau bansos lain dari pemerintah seperti bansos PKH, Kartu Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, dan Kartu Prakerja.

• Jika Anda tidak menerima manfaat bansos dari Kemensos tetapi belum terdaftar sebagai bantuan BST dapat menginformasikan ke aparat desa setempat.

• Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Keluarga NIK dan Kartu Tanda Penduduk KTP, tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi pendaftar harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.

• Jika calon penerima memenuhi syarat dan terdaftar maka cek bantuan BST akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan non tunai bisa menghubungi aparat desa setempat.

 

Cara Daftar BST Kemensos


1. Masyarakat mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK Hasilnya akan dilakukan dan dibahas pada musyawarah desa atau kelurahan. Warga yang dinilai layak masuk dalam prelist awal atau usulan baru.

2. Pendaftaran masyarakat menjadi berita acara.

Musyawarah desa atau kelurahan akan menghasilkan berita acara yang ditandatangani kepala desa. Berita acara bisa disahkan perangkat desa lain yang kemudian menjadi prelist akhir.

3. Verifikasi dinas social.

Dinas sosial selanjutnya melakukan verifikasi dan validasi data prelist akhir daftar penerima. Seluruh instrumen DTKS digunakan melalui kunjungan rumah tangga.

4. Input data melalui aplikasi

Data yang telah diverifikasi dan validasi dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) offline. Input data dilakukan operator desa atau kecamatan, yang kemudian dieksport berupa file extension siks.

5. Data daftar dikirim ke dinas sosial

File ekstension siks berisi data daftar akan dikirim ke dinas sosial untuk diimport dalam aplikasi SIKS online. Hasil verifikasi dan validasi data dilaporkan pada bupati/walikota, yang diteruskan pada gubernur hingga menteri.

 

Cara Cek Penerima BST Kemensos (Online)

1. Kunjungi situs resmi DTKS Kemensos https://dtks.kemensos.go.id/

2. Pilih ID, Anda dapat memilih salah satu identitas yang akan di cek seperti NIK, ID DTKS atau Nomor PBI JK/KIS. Namun, untuk lebih mudah, pilih NIK.

3. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

4. Masukkan nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

5. Ketik ulang kode Captcha sesuai dengan yang ditampilkan.

6. Klik kata ‘cari’ lalu akan muncul data apakah kamu penerima bantuan sosial (Bansos BST)

 

Cara Pencairan BST Kemensos

1. Cek nama Anda apakah terdaftar dalam peserta penerima bantuan BST Rp300.000 di https://dtks.kemensos.go.id/ Bisa juga mendatangi langsung RT/RW, perangkat Desa/Kelurahan/, atau secara langsung, Dinsos Kabupaten/Kota setempat.

2. Bagi yang memiliki rekening Bank Himbara, maka uang bantuan BST Rp300.000 akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

3. Bagi tidak memiliki rekening Bank Himbara, uang bantuan RP300.000 bisa diambil di kantor Pos yang telah ditentukan. Pastikan Anda membawa dokumen berikut sebelum melakukan pencairan BST Rp300.000 di kantor POS.

Adapun syarat mencairkan BST Rp300.000 di kantor Pos Indonesia adalah:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
3. Dokumen asli KTP dan KK untuk ditunjukkan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan pemutakhiran data untuk memastikan proses pencairan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) berjalan lancar dan tepat sasaran. Dikutip dari akun Instagram Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (10/3/2021), bahwa pemutakhiran dara itu dilakukan karena ada perubahan data yang harus disesuaikan kembali dengan kategori penerima bantuan sosial tunai BST. Misalnya, adanya penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah ke luar DKI Jakarta, perubahan status perkawinan, mampu atau tidak mampu secara ekonomi, penerima PKH/BPNT, dan memiliki penghasilan tetap.
Perubahan data penerima BST berdasarkan usulan RT/RW dalam forum kelurahan yang digelar pada Februari 2021.
BST tahap 2 akan didistribusikan langsung ke rekening penerima manfaat pada minggu kedua bulan Maret 2021 secara serentak. BST dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang ditujukan bagi warga miskin, tidak mampu, dan terdampak.
Program ini ditujukan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Adapun, penerima bantuan sosial tunai BST adalah warga yang tercantum pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), tidak tercatat pada data penerima PKH dan penerima sembako. Besarnya BST Rp300.000 per bulan, dan diberikan selama empat bulan berturut-turut, sejak Januari hingga april 2021. Direncanakan pencairan BST tahap ketiga pada akhir Maret 2021. Pencairan dana dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan pemutakhiran data untuk memastikan proses pencairan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) berjalan lancar dan tepat sasaran. Dikutip dari akun Instagram Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (10/3/2021), bahwa pemutakhiran dara itu dilakukan karena ada perubahan data yang harus disesuaikan kembali dengan kategori penerima BST. Misalnya, adanya penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah ke luar DKI Jakarta, perubahan status perkawinan, mampu atau tidak mampu secara ekonomi, penerima PKH/BPNT, dan memiliki penghasilan tetap.

Perubahan data penerima BST berdasarkan usulan RT/RW dalam forum kelurahan yang digelar pada Februari 2021.

BST tahap 2 akan didistribusikan langsung ke rekening penerima manfaat pada minggu kedua bulan Maret 2021 secara serentak. Bantuan sosial tunai BST dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang ditujukan bagi warga miskin, tidak mampu, dan terdampak.

Program ini ditujukan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Adapun, penerima BST adalah warga yang tercantum pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), tidak tercatat pada data penerima PKH dan penerima sembako. Besarnya BST Rp300.000 per bulan, dan diberikan selama empat bulan berturut-turut, sejak Januari hingga april 2021. Direncanakan pencairan BST tahap ketiga pada akhir Maret 2021. Pencairan dana dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

 (Sumber: https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/15/1365944/bantuan-sosial-tunai-tahap-ii-cair-pekan-kedua-bulan-maret-2021 )

Berikut bantuan Pemerintah yang akan cair pada bulan Maret 2021

Untuk mengetahui lebih jelas, berikut rincian dua bansos 2021 yang dikabarkan cair bulan Maret 2021:

 

1. Program Sembako/BPNT Rp200.000

 Bansos 2021 berupa BPNT yang cair bulan Maret 2021 diberikan dengan besaran Rp200.000 ini difokuskan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bansos 2021 BPNT Rp200.000 bulan Maret 2021 diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA.

Pemerintah menganggarkan Rp42,5 triliun dari APBN untuk program bansos 2021 dalam bentuk BPNT Rp200.000.

Program BPNT Rp200.000 yang cair bulan Maret 2021 adalah bansos 2021 yang menyasar 18,8 juta KPM.

Pelaksanaan penyaluran Bansos 2021 BPNT Rp200.000 dilakukan dari Januari hingga Desember 2021.

2. Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp300.000 Tahap 3

Bantuan yang cair bulan Maret 2021 berikutnya ialah BantuanSosial Tunai (BST) Rp300.000 Tahap tiga.

Read More

Koropsi di Badan Polri

Korupsi di Kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga dengan tingkat korup tertinggi di Indonesia. Hal itu telah dibuktikan dengan survei Global Corruption Barometer (GBC) 2013 oleh Transparency International (TI). Banyak kasus korupsi yang telah terjadi di lembaga pengayom masyarakat ini. Beberapa waktu lalu ramai diberitakan di beberapa media mengenai makelar kasus atau mafia hukum yang melibatkan KOMJEN Pol Susno Duadji. Setelah membuat pernyataan kontroversial tentang ''Cicak Melawan Buaya'' dan dicopot sebagai kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri, perwira nonjob berbintang tiga itu mendatangi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Dia membeberkan informasi mengenai adanya makelar kasus pajak di tubuh Mabes Polri.

Fenomena mafia hukum dan korupsi yang terjadi di lingkungan kepolisian sesungguhnya bukanlah hal baru dan sudah menjadi rahasia umum. Bahkan, sebelum adanya pernyataaan Susno, kondisi itu juga diakui kalangan internal kepolisian. Hal itu bisa dilihat dari hasil penelitian mengenai praktik korupsi di kepolisian yang dilakukan oleh mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) angkatan 39-A pada 2004.

Berdasar hasil penelitian calon perwira polisi tersebut, korupsi di kepolisian dibagi dalam korupsi internal dan korupsi eksternal. Korupsi internal adalah korupsi yang tak melibatkan masyarakat di luar komunitas polisi. Contoh yang sering terjadi adalah jual beli jabatan, korupsi pada proses perekrutan anggota kepolisian, pendistribusian logistik, dan penyaluran anggaran kepolisian. Korupsi jenis kedua adalah korupsi eksternal yang langsung melibatkan kepentingan masyarakat. Korupsi semacam itu terjadi dalam lingkup tugas polisi yang berkaitan dengan penegakan hukum, pelayanan masyarakat, dan penyalahgunaan wewenang.

Tidak berbeda dengan yang dilakukan mahasiswa PTIK, sebelumnya pada 2001 penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengurusan surat izin mengemudi dan pola-pola korupsi di lingkungan peradilan, khususnya di kepolisian, menyimpulkan bahwa korupsi di korps Bhayangkara bukan isapan jempol belaka. Berdasar hasil penelitian ICW di enam kota besar di Indonesia, korupsi yang dilakukan anggota polisi biasanya terjadi pada penyelidikan dan penyidikan suatu kasus. Permintaan uang jasa, penggelapan kasus, negosiasi kasus, dan pemerasan merupakan pola yang umum dilakukan anggota kepolisian.

Contoh korupsi yang marak beberapa waktu lalu adalah kasus simulator SIM. Meskipun sudah sedemikian marak, namun hanya sedikit aktor mafia hukum dari kepolisian yang terungkap dan diproses ke pengadilan. Mereka yang pernah diproses hukum hingga ke pengadilan, antara lain, mantan Kabareskrim Kepolisian Komjen Pol Suyitno Landung dan Brigjen Pol Samuel Ismoko yang tersandung kasus suap dari pelaku pembobolan BNI sebesar Rp 1,7 triliun serta AKP Suparman, penyidik kepolisian yang diduga memeras saksi dalam kasus korupsi.

Dalam banyak kasus, setiap pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian diselesaikan di Komisi Kode Etik dan Profesi Kepolisian. Namun, kenyataannya, sidang komisi itu sering memberikan keistimewaan kepada pelaku dengan menurunkan derajat pelanggaran yang seharusnya dapat dipidana menjadi sebatas pelanggaran administratif. Masih adanya tindakan menerima suap atau korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Polri tidak lepas dari minimnya anggaran yang diberikan negara kepada institusi Polri.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menjelaskan anggaran Polri mencapai Rp7 triliun dan 60 persen anggaran digunakan untuk gaji bagi lebih dari 43 ribu anggota Polri. Anggaran 25 persen hingga 30 persen untuk pengadaan barang dan alat.

"Struktur anggaran tersebut membuat ada potensi terjadinya korupsi di tubuh Polri. Anggaran operasional sebesar 20 persen hanya cukup untuk di Mabes Polri. Untuk di Polda sudah pas-pasan, di Polres kurang dan di Polsek lebih kurang," katanya di Yogyakarta, Rabu 26 April 2017.

Tito mengaku biaya operasional yang ada saat ini masih kecil dibandingkan dengan perkara yang harus ditangani Polri. Indek penanganan kasus terbagi menjadi kasus sangat sulit, sulit, sedang dan ringan. Untuk kasus sangat sulit, anggaran per kasusnya Rp 70 juta. Padahal untuk kasus seperti bom meledak butuh miliaran untuk penanganannya.

"Biaya penanganan kasus itu bisa mencapai miliaran seperti kasus peledakan bom," katanya.

Tito mencontohkan bahwa ada pemeo di masyarakat bahwa warga kehilangan ayam lapor ke polisi justru jadi kehilangan kambing. Tetapi, lanjut Tito, pemeo itu masih ada sambungannya yaitu warga kehilangan ayam lapor ke polisi justru kehilangan kambing, tapi polisi justru kehilangan sapi.

"Contoh ya di DIY (Yogyakarta) misalnya ada kasus pembunuhan besar. Anggarannya cuma Rp 70 juta. Padahal permintaan masyarakat untuk mengungkap kasus itu tinggi. Sedangkan untuk mengungkap kasus dibutuhkan lebih dari Rp 70 juta. Kapolda harus cari uang kiri kanan untuk mengungkap kasus bahkan harus keluar gajinya. Lha ini polisi malah kehilangan sapi," ujarnya.

Lebih jauh mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan bahwa dirinya menginginkan penganggaran seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Model pembiayaan KPK, sambung Tito negara membayar semua anggaran penyelesaian kasus. Negara akan membayar semua pengeluaran untuk menyelesaikan kasus.

"Ya inginnya seperti KPK. Polri minta negara menanggung semuanya. Ini pasti akan membantu kinerja kepolisian. Tetapi kan anggaran negara tidak cukup. Dalam setahun, puluhan ribu kasus bisa ditangani oleh Polri. Kalau sistemnya sama seperti KPK uang negara tidak cukup. Makanya Polri menggunakan sistem indeks," harapnya.

Kala itu, Tito diminta melakukan reformasi di tubuh Polri, salah satu lembaga dengan tingkat kepercayaan masyarakat terendah menurut sejumlah survei pada 2015.

Kini, setelah 100 hari menjabat, bagaimana perkembangannya? Wartawan BBC Indonesia, Mehulika Sitepu, mewawancarai Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, hari Selasa (11/10) dan berikut petikannya.

Apa perkembangan selama menjabat Kapolri?

Saya mendapat informasi dari beberapa survei, kepercayaan publik kepada Polri cenderung sudah meningkat, memang tidak pada papan atas, di papan menengah, tapi tidak di bawah seperti dulu.

Salah satu pendorongnya, menurut beberapa survei, karena figur, harapan yang tinggi kepada Kapolri. Kedua karena ada perbaikan kinerja, seperti pengungkapan kasus-kasus: terorisme, penyanderaan dan lain lain. Tapi ada yang belum berhasil sepenuhnya. Terutama perubahan kultur.

Kultur artinya sikap arogansi, budaya yang masih korupsi, penggunaan kekerasan eksesif, ini masih ada. Karena paket-paket kebijakan yang saya buat masih sampai ke tingkat middle manager, belum sampai ke tingkat foot soldiers, rank and file, para pelaksana di lapangan, para bintara. Sehingga mereka belum menyadari bagaimana pentingnya public trust. 400 ribu orang polisi berbuat baik, satu anggota saja melakukan kekerasan, naik ke media, itu akan menghapuskan yang baik-baik tadi semua. Kita terus lakukan sosialisasi dan lakukan reward and punishment. Seperti kemarin ada dua direktur narkoba yang kita anggap di pemeriksaan awal ada penyalahgunaan, saya langsung melakukan video conference dan saya ambil serah terima di depan saya dan itu seluruh Indonesia memonitor.

Tadi pagi saya memberi reward ke anggota Polres Bekasi yang berhasil adu tembak menangkap pelaku perampokan. Saya berikan ticket holder untuk sekolah artinya dia langsung masuk sekolah tanpa perlu tes. Ini akan saya lakukan di Polres, Polsek, Polda, yang ada anggotanya berprestasi tingkat nasional saya akan datang langsung bila perlu ke Papua, NTT dan pulau-pulau lain. Saya ingin ciptakan iklim kompetisi yang sehat.

Catatan akhir tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan bahwa penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) lebih 'sepi' dibanding tahun sebelumnya.

Bila pada 2015 Bareskrim Polri menangani sebanyak 1.183 kasus, pada tahun ini, badan yang sedang dipimpin Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto itu hanya menangani 662 kasus.

"Penanganan kasus korupsi mengalami penurunan sebesar 36 persen," kata Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian saat memaparkan catatan akhir tahun Polri di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, kemarin.

Ia menjelaskan, dari 662 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani, Polri berhasil menyelamatkan kekayaan negara sebesar Rp165,5 miliar.

Lebih dari itu, Tito menyampaikan sebanyak 27 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Bareskrim Polri merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya, OTT yang dilakukan sepanjang 2016 telah menyeret 74 nama sebagai tersangka.

Ia pun memberikan dua contoh kasus di antaranya. Pertama, Satuan Tugas Gabungan Sapu Bersih Pungutan Liar menangkap tangan Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III Surabaya berinisial RS, Selasa (1/11).

Uang pungli yang diduga diterima RS berasal dari importir. Praktik itu dilakukan sejak tahun 2014 dengan pungutan per satu kontainer berkisar Rp500 ribu hingga Rp2 juta. Saat melakukan penangkapan, tim gabungan Saber Pungli sempat menggeledah ruang kerja RS dan menyita uang tunai senilai Rp600 juta dan sejumlah dokumen.

Kemudian, Satuan Tugas Gabungan Sapu Bersih Pungutan Liar Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menangkap tangan staf kepegawaian Bagian Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Manggarai Barat berinisal SI, Kamis (3/11).

OTT ini berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp4,5 juta dan tabungan dengan saldo sebesar Rp18 juta. "Total barang bukti uang tunai hasil OTT di 2016 mencapai Rp7 miliar," ujar Tito. Kasus Kekayaan Negara Lainnya.

Lebih dari itu, jenderal polisi bintang empat itu menyatakan, selain korupsi terdapat tiga kasus terhadap kekayaan negara lainnya yang menonjol pada 2016, yakni penebangan liar (illegal logging), penambangan liar (illegal minning), dan pencurian ikan (illegal fishing).

Tito menyatakan, penebangan liar menjadi kasus yang paling banyak ditangani Bareskrim Polri di antara ketiganya, yakni sebanyak 732 kasus. Menurutnya, jumlah kasus penebangan liar ini juga mengalami penurunan, di mana tahun sebelumnya tercatat sebanyak 1.232 kasus.

Pun dengan penanganan kasus penambangan liar. Bila pada tahun sebelumnya menangani 593 kasus, tahun ini Bareskrim Polri hanya menangani sebanyak 448 kasus.

Sedangkan untuk kasus pencurian ikan, Bareskrim Polri menangani 178 kasus di 2016. "Penanganan tiga kasus kekayaan negara lainnya yang menonjol ini menurun sekitar 25 sampai 44 persen di 2016," tutur Tito.

Read More

Riwayat Hidup Akil Mochtar dan perjalanan politiknya hungga berakhir di bui

Riwayat Hidup Akil Mocthar dan Perjalanan Hidupnya Menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang berakhir di BUI

Nama Lengkap : Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

TTL : Putussibau (Kal-Bar), 18 Oktober 1960

Agama : Islam 

Tempat Tinggal : Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 

Pendidikan :

1.     SD Negeri I Putussibau

2.     SD Negeri II Putussibau

3.     SMP Negeri Putussibau

4.     SMP Negeri 2 Singkawang

5.     SMP Muhamadiyah Pontianak

6.     SMA Muhamadiyah Pontianak

7.     S1 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak

8.     S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung

9.     S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung

Organisasi/Politik :

1.     Ketua OSIS SMA Muhamadiyah Pontianak

2.     Ketua Ikatan Pelajar Muhamadiyah Pontianak

3.     Pelajar Islam Indonesia

4.     Ketua Alumni SMA Muhamadiyah Pontianak

5.     Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Panca Bhakti Pontianak

6.     Komandan Batalyon E Resimen Mahasiswa (Menwa) UPB

7.     Ketua Alumni Menwa Kal-Bar

8.     Ketua Alumni Universitas Panca Bhakti Pontianak

9.     Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Kalbar Tahun (1998-2003)

10.  Ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Kalimantan Barat 

11.  Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Cab. Pontianak

12.  Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP Pemuda Pancasila

13.  Anggota Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI

14.  Pengurus Wilayah Muhamadiyah Kalbar

15.  Ketua Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar

16.  Anggota Lembaga Hikmah Pengurus Pusat (PP) Muhammaddiyah

17.  Ketua Umum Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI) Kalbar (2006-2010)

18.  Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kalbar (2006-2009)

Karir :

1.     Advokat/pengacara (1984-1999)

2.     Anggota DPR/MPR RI (1999-2004)

3.     Wakil Ketua Komisi III DPR/MPR RI (bidang Hukum, perundang-undangan, HAM dan Keamanan) (2004-2006)

4.     Anggota DPR/MPR RI (2004-2009)

5.     Anggota Panitia Ad Hoc I MPR RI

6.     Anggota Panitia Ad Hoc II MPR RI

7.     Kuasa Hukum DPR RI untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi

8.     Anggota Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI

9.     Ketua Pansus RUU Undang-Undang Yayasan

10.  Ketua pansus RUU tentang Jabatan Notaris

11.  Ketua Pansus RUU Perseroan Terbatas

12.  Ketua Panja RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

13.  Ketua Panja Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi

14.  Ketua Panja RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal

15.  Balik Dalam Masalah Pidana antara RI dan RRC

16.  Ketua Panja RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

17.  Ketua Panja RUU tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang

18.  Peradilan Agama

19.  Ketua Panja RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama (Banten,

20.  Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, dan Maluku Utara)

21.  Ketua Panja RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Dan lain-lain

22.  Peraturan Perundang-undangan. 

23.  Hakim Konstitusi Republik Indonesia (2008-2013)

24.  Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ke-3 (3 April 2013-5 Oktober 2013)

Kasus/Kronologi :
Pilkada Lebak

31 Agustus 2013, Pilkada Lebak diikuti 3 pasang calon, yakni Pepep Faisaludi-Aang Rasidi, Amir Hamzah-Kasmin, dan Iti Oktavia Jayabaya-Ade Sumardi. KPU pada 8 September 2013 KPU menetapkan pasangan nomor urut 3, Iti Oktavia Jayabaya-Ade Sumardi, sebagai pasangan calon terpilih.

Masih di hari yang sama, Pasangan Amir Hamzah-Kasmin mengajukan permohonan agar MK membatalkan keputusan KPU tanggal 8 September 2013 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten. Mereka juga memerintahkan KPU Lebak melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS.

9 September 2013 dilakukan pertemuan di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, yang dihadiri Ratu Atut Chosiyah, Rudi Alfonso, Amir Hamzah, dan Kasmin. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan langkah-langkah mengajukan gugatan perkara konstitusi ke MK.

11 September 2013. Amir Hamzah-Kasmin mengajukan gugatan perkara konstitusi ke MK, Akil menjadi ketua panel hakim didampingi Maria Farida Indrati dan Anwar Usman sebagai anggota.

22 September 2013, di lobi Hotel JW Marriot Singapura, Wawan mengikuti pertemuan Ratu Atut dan Akil Mochar. Dalam pertemuan tersebut Atut meminta Akil untuk membantu memenangkan Amir Hamzah dan Kasmin dalam perkara terkait Pilkada Lebak. "Dan akan disediakan uang untuk pengurusan perkaranya melalui terdakwa (Wawan)," ujar Jaksa.

26 September 2013 pukul 17.30 WIB bertempat di kantor Gubernur Banten dilakukan pertemuan antara Ratu Atut Chosiyah, Amir Hamzah-Kasmin dan Susi Tur Andayani. Dalam pertemuan tersebut Amir Hamzah melaporkan kepada Ratu Atut mengenai peluang dikabulkannya perkara Lebak dengan dilakukan pemungutan suara ulang.

Atas laporan tersebut Ratu Atut menyampaikan agar dilakukan pengurusan perkaranya melalui Akil Mochtar yang sudah dikenalnya seperti saudara sendiri.

28 September 2013, Susi Tur memberi tahu Akil Mochtar melalui telepon mengenai pertemuan dengan Ratu Atut. Akil kemudian meminta Susi Tur menyampaikan ke Ratu Atut untuk menyiapkan uang Rp 3 miliar. "Suruh dia siapkan tiga M-lah biar saya ulang," ujar Akil kepada Susi Tur.

29 September 2013, Wawan dihubungi Akil untuk diminta bertemu kembali membicarakan pengurusan perkara Pilkada Lebak.

Wawan kemudian bertemu Akil di rumah dinasnya. Setelah itu, Wawan bertemu dengan Amir Hamzah-Kasmin di Hotel Ritz Carlton menyampaikan dirinya sudah bertemu Akil. Untuk kepastian jumlah dana pengurusannya, Wawan meminta Amir Hamzah untuk dipertemukan dengan Susi Tur yang dikenal dekat dengan Akil Mochtar.

30 September 2013, Amir Hamzah melalui telepon memberi tahu Susi Tur bahwa Wawan sudah menyetujui membantu menyediakan dana untuk diberikan kepada Akil Mochtar. "Yang penyerahan uangnya melalui Susi Tur.

Pada pertemuan dengan Susi Tur di Hotel Ritz Carlton, Wawan menanyakan mengenai uang pengurusan perkara, yang dijawab Susi Tur, Akil meminta Rp 3 miliar. Namun, Amir Hamzah tidak mempunyai uang sehingga Susi Tur meminta Wawan membantu Amir Hamzah karena pada 1 Oktober 2013 perkara akan diputus MK. Saat itu, Susi Tur menerima SMS dari Akil Mochtar yang menanyakan kepastian uang yang diminta.

Wawan juga mengirim SMS ke Akil Mochtar, “Pak, Wawan udah ngobrol dengan Bu Susi dan beliau akan laporan langsung ke Bapak. terimakasih.” Pada saat pertemuan, Wawan juga menerima telepon dari Ratu Atut. Dalam percakapan telepon, Wawan memberitahukan ketidakjelasan uang yang akan diberikan Akil Mochtar yang membuat Akil marah dan mengatakan: “Udah marah nih! tersinggung mungkin dia perasaannya. Lebak sama ini ni gimana nih? SMS-nya udah nggak enak ke Susi. Susi ngeliatn SMS ke Wawan, kata Wawan ke Atut.” Ratu Atut dalam percakapan itu meminta Wawan membantu menyiapkan dana. “Enya sok atuh, ntr di ini-in," ujar Atut. Atas permintaan Atut ini, Wawan menyampaikan ke Susi Tur dirinya hanya bersedia menyiapkan uang sebesar Rp 1 miliar untuk diberikan ke Akil Mochtar yang akan diserahkan melalui Susi.

1 Oktober 2013, Susi mengirim SMS ke Akil menyampaikan uang Rp 1 miliar yang disiapkan. “Ass. pak, bu Atut lg ke singapur, brg yg siap 1 ekor untuk lebak aja jam 14 siap tunggu perintah bpk aja sy kirim kemana. td mlm sudah bicara dgn pak Wawan jg pak. Tolong bantu lebak dululah pak. Namun, Akil marah karena uang tersebut tidak sesuai komitmen awal yakni Rp 3 miliar. “Ah males kamu gak bener janjinya.” Susi meminta Akil menerima Rp 1 miliar dan menjanjikan akan menagih sisa uangnya. Untuk memenuhi permintaan uang Akil yang akan diserahkan melalui Susi, Wawan di kantornya, PT BPP gedung The East Jalan Lingkar Mega Kuningan, Jaksel, meminta stafnya di bagian keuangan bernama Ahmad Farid Asyari mengambil uang Rp 1 miliar dari Muhammad Awaluddin yang diambil dari kas PT BPP Serang melalui Yayah Rodiah.

Setelah itu, uang Rp 1 miliar diserahkan Ahmad Farid ke Susi Tur di apartemen Allson, Jalan Senen Raya, Jakpus. Pada tanggal 2 Oktober, Wawan dihubungi Susi melalui SMS yang memberitahukan permohonan Amir Hamzah dimenangkan MK.

Pilkada Gunung Mas :

19 September 2013, Hambit bertemu dengan Chairun Nisa di restoran Hotel Sahid Jakarta.  Dalam pertemuan itu, Hambit meminta bantuan mengurus permohonan keberatan tersebut dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak-pihak di MK. Atas permintaan tersebut Chairun Nisa menghubungi Akil melalui pesan singkat. 

“Pak Akil, saya mau minta bantu nih... Untuk Gunung Mas. Tapi untuk incumbent yang menang....” Terhadap permintaan terdakwa tersebut, Akil menjawab dengan pesan singkat. “Kapan mau ketemu?, saya malah mau suruh ulang nih Gunung Mas???”

20 September 2013 bertempat di rumah dinas Akil di Jalan Widya Candra III Nomor 7 Jakarta Selatan, Hambit menemui Akil untuk meminta bantuan terkait permohonan keberatan hasil Pemilukada. Kemudian Akil menyampaikan agar dalam pengurusan perkara berhubungan melalui Chairun Nisa.

Akil Mochtar ditetapkan sebagai tersangka bersama Cornelius Nalau, dalam kasus suap suap sengketa Pilkada Gunung Mas sebesar Rp 3 miliar.

24 September 2013 Akil menginformasikan kepada terdakwa melalui sms:
Besok sidang, itu pemohon sudah ketemu saya langsung si Bupatinya, saya minta lewat bu Nisa aja. Selanjutnya Akil meminta kepada Nisa untuk disampaikan kepada Hambit agar disediakan dana sebesar Rp3 miliar dalam bentuk dollar AS.

Chairun Nisa kemudian menemui Hambit di rumahnya, Jalan Tjilik Riwut kilometer 3,5, Kalimantan Tengah. Hambit kemudian memberikan uang Rp75 juta kepada Chairun Nisa. Saat itu, Chairun Nisa juga memperlihatkan pesan singkat dari Akil kepada Hambit, yang isinya adalah Akil minta imbalan Rp3 miliar dan diberikan dalam bentuk Dolar Amerika. Hambit menyanggupi.

2 Oktober 2013, Chairun Nisa mengontak Akil akan memberikan uang suap dari Hambit dan Cornelis. Akil menyanggupi akan menerima uang itu di rumah dinas MK, Jalan Widya Chandra III nomor VII, Jakarta Selatan. Saat itu, Chairun Nisa datang bersama Cornelis membawa uang suap itu, dan tak lama kemudian langsung disergap tim KPK.

Vonis :

Jakarta, Senin, 30 Juni 2014. Muhammad Akil Mochtar di penjara seumur hidup dan denda Rp 10 miliar. Ketua Majelis Hakim Suwidya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan, Emir Moeis secara sah dan meyakinkan melanggar: Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan dakwaan alternatif ketiga dan dakwaan keempat dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto 64 ayat 1 KUHPidana. Kemudian dua dakwaan tentang pencucian uang serta dalam Pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Read More